Sinduwati.web.id - Pendataan lansia, disabilitas adalah proses pengumpulan data warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas untuk memastikan mereka mendapat layanan sosial, kesehatan, dan bantuan yang tepat. Pendataan bertujuan untuk pemenuhan hak yaitu mengidentifikasi kebutuhan spesifik untuk memastikan hak penyandang disabilitas dan lansia terpenuhi. Pendataan juga bertujuan sebagai alatiIntervensi tepat yaitu dalam rangka Menyusun data sasaran untuk program bantuan seperti home service, bantuan permakanan, dan layanan kesehatan. Selanjutnya, tujuan lain pendataan adalah guna peningkatan kesejahteraan, yaitu untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup kelompok rentan ini. 

Untuk mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten, maka perlu penguatan data Tunggal 
terintegrasi yang terupdate secara dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2026, akan dilaksanakan pendataan dengan kriteria sasaran sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PPKS dan PSKS dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut: 

1.  Lanjut Usia Terlantar yaitu seseorang baik Wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak Terlantar yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) yang kehilangan pengasuhan dari orang tua atau yang dalam situasi perawatan yang tidak layak.
3. Disabilitas Terlantar yaitu termasuk dalam disabilitas fisik, mental, dan sensorik yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan mengakses layanan dasar. 
4. Gelandangan dan Pengemis yaitu seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap hidup berpindah-pindah di tempat umum (jalan, kolong jembatan, 
   terminal, pasar, dll), Tidak memiliki mata pencaharian tetap, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak, terputus atau lemahnya 
   hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial. 

Sehubungan dengan hal tersebut Data dan Surat Permohonan agar segera dikirimkan kepada Bupati Karangasem dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Sosial PPPA PPKB Kabupaten Karangasem, seperti dengan format terlampir. Data dan Surat Permohonan paling lambat diterima tanggal 31 Maret 2026.  
Adapun persyaratan yang wajib dilampirkan adalah sebagai berikut: 
• Surat Permohonan dari Desa 
• Fotocopy KK dan KTP 
• Foto diri yang bersangkutan 
• Desil 1-5 pada DTSEN  
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Mawi Nahampun, S.Sos. melalui WA 0822-8152-4525. Demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.